Diskresi Kepolisian Perairan dalam Penanganan Tindak Pindana di Wilayah Perairan

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara mendalam konstruksi hukum mengenai kewenangan diskresi Kepolisian Perairan dalam penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Fokus utama diarahkan pada prinsip-prinsip hukum yang mendasari pelaksanaan diskresi, yakni prinsip legalitas, subsidiaritas, kehati-hatian, dan proporsionalitas. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif, data dikumpulkan dari berbagai sumber primer seperti peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta dokumen pendukung lainnya, serta sumber sekunder berupa literatur dan hasil wawancara dengan para ahli dan praktisi terkait. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa efektivitas dan legitimasi pelaksanaan diskresi sangat bergantung pada dokumentasi lengkap, dasar hukum yang kuat, dan harmonisasi peraturan baik tingkat nasional maupun internasional. Prinsip subsidiaritas menegaskan bahwa penggunaan diskresi haruslah menjadi langkah terakhir, setelah opsi alternatif penyelesaian sengketa dan pendekatan persuasif ditempuh. Selanjutnya, konstruksi hukum yang berjenjang dan terintegrasi secara harmonis penting untuk memberikan pedoman internal yang komprehensif bagi aparat Polri dan memastikan pelaksanaan yang bertanggung jawab. Interpretasi hukum yang meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan komparatif digunakan untuk mendukung analisis makna dan implementasi prinsip-prinsip tersebut. Temuan menunjukkan bahwa pengintegrasian prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak asasi manusia menjadi tantangan sekaligus peluang dalam penegakan hukum berbasis diskresi. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi berkala dan revisi terhadap kerangka hukum yang ada untuk mengakomodasi dinamika yurisdiksi dan perkembangan penegakan hukum di perairan Indonesia. Penelitian ini menyarankan penguatan sistem dokumentasi dan koordinasi antar instansi sebagai langkah strategis demi meningkatkan efektivitas, keadilan, dan akuntabilitas pelaksanaan kewenangan diskresi dalam penegakan hukum di wilayah perairan.