Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Antarwilayah Di Nusa Tenggara Barat
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2020–2024. Variabel yang digunakan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan ketimpangan wilayah diukur menggunakan Indeks Williamson. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel terhadap ketimpangan pembangunan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh negatif namun tidak signifikan secara statistik terhadap ketimpangan wilayah, yang berarti peningkatan PAD belum mampu memberikan pengaruh yang kuat terhadap pemerataan pembangunan daerah. DBH berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan akibat distribusi penerimaannya lebih terkonsentrasi pada daerah dengan potensi sumber daya dan aktivitas ekonomi yang lebih besar. DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah, yang menunjukkan bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum cenderung meningkatkan ketimpangan pembangunan antardaerah. Sementara itu, DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan, yang berarti peningkatan Dana Alokasi Khusus dapat membantu mengurangi ketimpangan pembangunan melalui pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik prioritas.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Arham, M. H. (2018). Desentralisasi dan pengelolaan perekonomian daerah. Grup Penerbitan CV Budi Utama.
Aryasatya. (2024). Transfer pemerintah pusat sebagai wujud desentralisasi fiskal dalam pertumbuhan ekonomi daerah sebagai bentuk upaya mengatasi ketimpangan pendapatan efektif atau tidak. Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEB17), 97–100. https://doi.org/10.30996/jeb17.v7i02.7361.
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2024, December 31). PDRB per kapita atas dasar harga konstan menurut kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Retrieved September 19, 2025, from BPS NTB
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2025a). Produk domestik regional bruto Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut lapangan usaha 2020–2024.
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2025b). Produk domestik regional bruto Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut pengeluaran 2020–2024.
Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2021). Analisis data panel dalam penelitian ekonomi dan bisnis (dilengkapi dengan penggunaan EViews). Katalog Dalam Terbitan (KDT).
Bird, R. M., & Vaillancourt, F. (1998). Fiscal decentralization in developing countries. In Encyclopedia of Public Administration and Public Policy (pp. 770–775).
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024, December 31). Portal data APBD. Retrieved September 19, 2025, from Direktorat Jenderal Pajak
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024, December 31). Postur TKDD. Retrieved September 19, 2025, from DJPK Kemenkeu
Edwards, G. C., III. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press.
Elsye, R. (2013). Desentralisasi fiskal. Alqaprint Jatinangor.
Gluschenko, K. (2015). Williamson’s fallacy in estimation of inter-regional inequality. Munich Personal RePEc Archive, 2–6.
Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Basic econometrics (5th ed.). McGraw-Hill.
Irmanelly. (2025). Mengevaluasi peran desentralisasi fiskal: Analisis terhadap penurunan ketimpangan pendapatan di daerah. Development, 62–74. https://doi.org/10.53978/jd.v13i1.584.
Kanbur, R. (2017). Structural transformation and income distribution: Kuznets and beyond. African Development Bank Group, 1–14.
Miar. (2024). Analisis pengaruh desentralisasi fiskal, investasi, dan kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah. Cendekia (Education and Teaching), 73–83. https://doi.org/10.30957/cendekia.v18i1.887.
Mukhlis, I. (2021). Ketimpangan pendapatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pada masa sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 di Indonesia. Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan, 19–26. https://doi.org/10.17977/um066v1i22021p146-162.
Mursalin, D. (2025). Menyeimbangkan pertumbuhan, pemerataan, dan kewilayahan: Dilema desentralisasi dalam pembangunan Indonesia. Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, 58–70. https://doi.org/10.29244/jekp.14.1.2025.58-82.
Nisa, C. F. (2025). Analisis ketimpangan pembangunan. E-Journal Field of Economics, Business, and Entrepreneurship (EFEBE), 455–464. https://doi.org/10.23960/efebe.v3i2.254.
Oates, W. E. (2005). Toward a second-generation theory of fiscal federalism. International Tax and Public Finance, 350–368. https://doi.org/10.1007/s10797-005-1619-9.
Perdana, M. A. C. (2024). Membangun ekonomi lokal berbasis UMKM. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
Permana, S. H. (2017). Desentralisasi fiskal dan persaingan usaha. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
Perroux, F. (n.d.). Growth pole theory. Pangeography.
Purba, B., & Anindya, D. A. (2024). Ekonomi publik. Yayasan Kita Menulis.
Richardson, H. W. (1973a). Regional growth theory. The Macmillan Press Ltd.
Richardson, H. W. (1973b). Regional growth theory and policy: A review. Urban Studies, 10(3), 389–405.
Ridho, & Malik, M. A. (2021). Analisis pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil pajak, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Universitas Islam Indonesia, 6–23. https://doi.org/10.20885/JKEK.vol1.iss1.art7.
Sahir. (2022). Metodologi penelitian. KBM Indonesia.
Sari, Y. P. (2025). Dapatkah dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dana bagi hasil menurunkan ketimpangan pendapatan di Indonesia? Ekonomi Al-Hikmah, 14–23. https://doi.org/10.36378/khitmah.v7i1.4061.
Sidik, M., & Hidayat, S. (2020). Dampak alokasi perimbangan (DAU, DAK, DBH) terhadap tingkat ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi. Paradigma Ekonomika, 229–231. https://doi.org/10.22437/paradigma.v15i2.10325.
Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). Economic development (11th ed.). Addison-Wesley
Triyulianto, T., Nurvita, B. S., & Hidayaturrahmi. (2024). Pengaruh realisasi dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja bantuan sosial dan belanja modal terhadap tingkat kemiskinan. Good Governance, 112–128. https://doi.org/10.32834/gg.v20i2.807.
Williamson, J. G. (1965). Regional inequality and the process of national development: A description of the patterns. Economic Development and Cultural Change, 13(4), 3–45. https://doi.org/10.1086/450136.